Scroll kebawah untuk baca berita/artikel !
Example floating
Example floating
Example 728x250
HeadlineJAWA BARATKOTA CIMAHI

Program MBG di Cimahi Dikawal Kejari, Ini Fokus Utamanya

25
×

Program MBG di Cimahi Dikawal Kejari, Ini Fokus Utamanya

Sebarkan artikel ini

Kajari Cimahi tegaskan komitmen pengawasan hukum terhadap Program MBG di Kota Cimahi

Forkopimda Kota Cimahi bersama Kejari Cimahi membahas pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat koordinasi, Rabu (1/10/2025).
Example 468x60

CIMAHI-GMN,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi kini mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. Melalui rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kejari menegaskan komitmennya mengawal jalannya program nasional ini agar aman, bersih, dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan Marolop Novianti Octaviana Sirait, S.H., M.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi, Rabu (1/10/2025).

Example 300x600

Sejak pertama kali dicanangkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) pada 6 Januari 2025, jumlah Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan. 

Dari hanya 2 SPPG pada awal program, kini telah berkembang menjadi 26 SPPG, dengan target 51 SPPG agar manfaat program MBG merata di seluruh wilayah Cimahi.

“Kejaksaan Negeri Cimahi berkomitmen untuk mengawal jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini agar terlaksana dengan aman, bersih, dan tepat sasaran. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersihan, menaati SOP, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi generasi penerus bangsa,” ujar Kajari Cimahi.

Peran Strategis Kejaksaan Negeri Cimahi

Dalam forum Forkopimda tersebut, Kajari Cimahi menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam pendampingan hukum terhadap implementasi program pemerintah.

Melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Cimahi siap memberikan pendampingan agar pelaksanaan program MBG sesuai dengan aturan hukum dan standar operasional prosedur (SOP).

Kajari Cimahi juga menyoroti adanya ketidaksinkronan data penerima manfaat MBG di lapangan dengan data awal.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif antara instansi terkait, termasuk dalam hal pengawasan kualitas makanan, distribusi, hingga pengelolaan sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah dampak lingkungan maupun persoalan hukum.

Baca Juga:  Warga Turangga Segel Dapur MBG Diduga Tak Berizin dan Timbulkan Keresahan

Komitmen Bersama untuk Generasi Sehat

Melalui rapat koordinasi Forkopimda, Kejari Cimahi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kelancaran Program MBG.

Upaya ini sejalan dengan peran kejaksaan sebagai penjaga ketertiban hukum dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berkeadilan.

Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga terhindar dari risiko gizi buruk maupun keracunan makanan seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah.


Example 300250
Example 300250
Example 300250
Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!