JAKARTA, GMN,- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sejumlah insiden yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ratna Susianawati, menyampaikan bahwa saat ini evaluasi terhadap program MBG tengah menjadi fokus utama, baik dari aspek pengelolaan maupun sumber daya manusianya.
“Kami sedang mengupayakan perbaikan menyeluruh. Yang terpenting saat ini adalah membangun kepercayaan dari anak-anak, para orang tua, dan pihak sekolah terhadap program ini,” ungkap Ratna dalam diskusi Media Talk di kantor Kementerian PPPA, Rabu (1/10).
Ratna juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak sekolah dalam proses pengawasan. Ia menyebut bahwa usulan pemindahan dapur MBG ke dalam lingkungan sekolah masih akan dikaji lebih lanjut oleh pihak yang memiliki otoritas teknis.
“Sekolah memiliki peran strategis untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Prinsipnya, hak anak harus tetap diutamakan dan perlindungannya dijaga secara optimal,” tegasnya.
Dalam perkembangan lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk respon atas terjadinya kasus keracunan makanan yang berulang dalam program MBG di beberapa daerah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat adalah prioritas kami. Penonaktifan sementara ini dilakukan agar kami bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Nanik.
Pemerintah memastikan bahwa perbaikan program MBG akan terus dilakukan untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
