BANDUNG-GMN,- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Barat hingga 31 Agustus 2025 mencatatkan hasil yang positif dan terjaga.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat merilis capaian surplus APBN regional sebesar Rp11,58 triliun, dengan total pendapatan mencapai Rp90,11 triliun atau 58,53% dari target, dan realisasi belanja sebesar Rp78,54 triliun atau 64,18% dari pagu.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyampaikan bahwa penerimaan negara tumbuh 5,31% secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh Penerimaan Pajak, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh), cukai, dan pajak lainnya.
Meskipun demikian, beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 21 dan 22 serta PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi.
Penurunan pada PPN Dalam Negeri disebabkan oleh turunnya kontribusi Wajib Pajak besar, meningkatnya restitusi, dan penurunan konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp19,66 triliun atau 64,25% dari target, ditopang oleh pertumbuhan penerimaan cukai sebesar 5,06%, termasuk dampak dari kebijakan relaksasi penundaan pembayaran Cukai HT selama 90 hari.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif, yakni Rp5,20 triliun atau 95,17% dari target, mengalami pertumbuhan 10,50% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh PNBP lainnya yang naik 16,95% serta pendapatan BLU yang naik 4,42%.
Hal ini menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan layanan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan.
“Dari sisi belanja negara, hingga akhir Agustus 2025 telah terealisasi Rp78,54 triliun, atau 64,18% dari pagu sebesar Rp122,36 triliun. Meskipun secara nominal menunjukkan pertumbuhan, secara tahunan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami perlambatan sebesar 24,16% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada belanja barang dan modal karena kebijakan efisiensi anggaran,” kata Fahmi, dalam konfrensi pers, Senin (29/9/2025).
Namun demikian, kinerja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) cukup solid. Transfer ke daerah tercatat telah mencapai Rp49,37 triliun (69,04%) dan dana desa Rp5,59 triliun (88,21%).
Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong capaian belanja negara yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, realisasi TKDD mencapai Rp54,96 triliun atau 70,60% dari pagu.
Program prioritas nasional juga terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Di antaranya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,37 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
Selain itu, program FLPP telah menyentuh 38 ribu penerima di 1.576 lokasi.
Program lain seperti Sekolah Rakyat, KUR, UMi, dan revitalisasi sekolah juga menunjukkan capaian signifikan dalam mendorong kesejahteraan dan pembangunan manusia.
Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II-2025 mencapai 5,23% (yoy) dengan PDRB ADHK sebesar Rp459,80 triliun.
Inflasi Agustus 2025 tercatat 1,77% (yoy) dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 108,79. Kota Sukabumi mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,54%, sedangkan Kabupaten Bandung terendah dengan 1,46%.
Neraca perdagangan Jawa Barat pada Juli 2025 juga mencatat surplus USD 2,47 miliar, dengan total ekspor mencapai USD 3,51 miliar dan impor USD 1,03 miliar.
Secara kumulatif Januari-Juli 2025, perdagangan nonmigas dengan Amerika Serikat mencatat surplus USD 3,40 miliar, sementara dengan Tiongkok dan Taiwan masih mengalami defisit.
Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat mengalami penurunan 0,53% menjadi 115,61 pada Agustus 2025, hal ini lebih disebabkan oleh turunnya harga komoditas pertanian.
Namun, harga beras justru menunjukkan kenaikan di tingkat penggilingan. Pemerintah terus memantau perkembangan ini agar tetap terjaga keseimbangannya.
Di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian pasar, Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.
Kinerja APBN di Jawa Barat hingga Agustus 2025 dinilai “on track”, dan akan terus dioptimalkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi serta fondasi dalam mendukung program prioritas nasional.
