BANDUNG BARAT-GMN,- Tekanan terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial D semakin menguat. Setelah sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, KPK, Mendagri, dan Stafsus Presiden, kini giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) turut menerima laporan resmi dari sejumlah aktivis dan LSM anti korupsi.
Laporan itu tertuang dalam surat bernomor 07/LSM-KB/IX/2025 perihal Desakan Tegas Penertiban Kader PAN inisial D. Surat ditandatangani oleh sejumlah elemen, antara lain Aliansi Aktivis Jabar, Aktivis Anak Bangsa, LSM Brantas, Jaringan Aktivis Anti Korupsi, Masyarakat Peduli KBB, hingga HIPADI.
Dalam isi surat yang diterima redaksi, pada Senin (22/9/2025), para aktivis tersebut menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dugaan keterlibatan D dalam praktik jual beli jabatan, intervensi birokrasi, dan pengaturan anggaran bersama oknum pejabat Pemkab KBB.
Bahkan, publik menilai pembahasan anggaran sering berlangsung di ruang-ruang tertutup yang jauh dari asas transparansi.
“Kami mendesak DPP PAN segera mengambil tindakan tegas dengan menarik dan memberhentikan saudara D dari keanggotaan DPRD KBB. Langkah ini penting demi menjaga nama baik PAN serta mencegah politik busuk yang merusak demokrasi lokal,” tulis pernyataan aktivis dalam surat tersebut.
Para aktivis juga meminta DPP PAN menyatakan sikap resmi kepada publik agar masyarakat tahu bahwa partai berlambang matahari putih itu tidak mentoleransi kader yang diduga terlibat praktik kotor birokrasi.
Mereka mengingatkan bahwa Bandung Barat sudah berulang kali masuk radar KPK sebagai zona merah korupsi, dengan tiga bupati sebelumnya pernah terseret kasus hukum.
Jika PAN tidak berani menindak kadernya, dikhawatirkan publik menilai partai tersebut turut melindungi dugaan praktik busu yang mengkhianati Rakyat.
“Jangan biarkan Bandung Barat hancur hanya karena segelintir orang haus kekuasaan. Jangan biarkan citra PAN dan legitimasi Bupati Jeje Ritchie Ismail tercoreng oleh kader berinisial D,” tegas mereka.
Kini, publik menanti respons dan langkah nyata dari DPP PAN (Partai Amanat Nasional), apakah berani menertibkan kadernya atau justru membiarkan polemik ini berlarut.
