BANDUNG, GMN,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap tekanan utang yang membelit keuangan Pemprov Jawa Barat pada tahun anggaran 2025. Termasuk didalamnya beban terbesar senilai Rp1,2 triliun untuk pelunasan ijazah warga yang tertahan.
Dalam unggahannya di Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Gubernur Jabar itu menjelaskan bahwa dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp37 triliun, hanya Rp31 triliun yang benar-benar bisa dikelola oleh pemerintah provinsi. Sisanya, Rp6 triliun, telah dialokasikan sebagai dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Anggaran Jabar 2025 itu Rp37 triliun. Tapi real-nya yang bisa dipakai hanya Rp31 triliun. Karena Rp6 triliun harus dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan,” ujar Dedi, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, dari Rp31 triliun yang tersedia, sejumlah besar dana telah terkunci untuk membayar berbagai kewajiban, termasuk utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tunggakan iuran BPJS, hingga biaya operasional fasilitas umum.
“Harus bayar utang PEN Rp600 miliar, BPJS Rp334 miliar, operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, operasional Masjid Al-Jabbar Rp40 miliar, dan yang paling besar tunggakan ijazah warga yang berlum ditebus, senilai Rp1,2 triliun,” ungkap Dedi.
Dedi menyebut pelunasan ijazah warga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat Jawa Barat. “Total hampir Rp600 miliar sudah digunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah. Ini bentuk tanggung jawab kepada anak-anak kita yang tertahan haknya,” ujar dia.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemprov Jabar tetap menjaga sejumlah program prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa, stimulus keagamaan, hingga program reboisasi. “Kami tetap ingin jalan di Jawa Barat bagus, bencana cepat ditangani, pendidikan berjalan, dan ada beasiswa untuk santri serta stimulus untuk pelayan keagamaan,” jelas Gubernur yang akrab disapa KDM itu.
Ia juga meminta masyarakat turut mendoakan agar roda pemerintahan tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran. “Mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini, kami masih bisa bekerja maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.
