Oleh: Dicky Muhamad Sidik/ Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, KPPN Tasikmalaya
TASIKMALAYA, GMN,- Reformasi birokrasi di bidang keuangan negara memasuki babak baru dengan percepatan digitalisasi. Kementerian Keuangan memimpin inisiatif ini melalui penerapan sistem-sistem digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.
Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada aktor-aktor pelaksana di lapangan, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mengakselerasi Transformasi Melalui Teknologi
Pemerintah telah memperkenalkan berbagai instrumen digital seperti Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), DigiPaySatu, GovMart, SAKTI, hingga Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mempercepat dan mengefisiensikan transaksi belanja negara. Dengan dukungan regulasi seperti PMK No.196/PMK.05/2018 dan PER-17/PB/2025, sistem ini memberikan kemudahan dalam transaksi serta pengawasan yang lebih baik terhadap belanja negara.
KPPN Sebagai Agen Perubahan di Daerah
KPPN tidak hanya bertugas mencairkan dana APBN, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Melalui pendekatan sebagai penasihat keuangan (financial advisor), KPPN aktif menyosialisasikan teknologi baru, memberikan pelatihan kepada satuan kerja, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan digitalisasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, KPPN menjadi simpul penting dalam memastikan keberhasilan transformasi digital keuangan negara.
Kendala Lapangan: Antara Antusiasme dan Realitas
Meski semangat transformasi cukup tinggi, berbagai tantangan masih sering dijumpai di lapangan, seperti:
1. Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
KKP diharapkan menjadi solusi fleksibel dan aman untuk belanja operasional. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala:
– Belum semua satuan kerja memahami alur penggunaan KKP
– Tidak semua merchant atau vendor menerima pembayaran melalui KKP
– Integrasi data transaksi KKP dengan sistem SAKTI masih membutuhkan perbaikan
– Perbedaan kebijakan antar bank mitra dapat menimbulkan kebingungan teknis di lapangan
2. DigipaySatu dan GovMart
Digipay dan GovMart adalah platform digital belanja pemerintah yang menghadirkan efisiensi serta jejak digital. Namun demikian, beberapa kendala muncul:
– Minimnya jumlah vendor yang bergabung di daerah terpencil
– Kendala jaringan internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)
– Kesulitan teknis dalam pengoperasian aplikasi karena keterbatasan literasi digital
– Terdapat proses approval yang dinilai terlalu panjang atau tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak satuan kerja.
Menjembatani Pusat dan Daerah: KPPN Sebagai Katalisator
Dalam menghadapi kendala tersebut, KPPN hadir sebagai jembatan sinergi antara pemerintah pusat, satuan kerja, mitra perbankan, dan penyedia layanan digital. KPPN melakukan:
– Dialog terbuka untuk menyerap umpan balik satuan kerja
– Pendampingan teknis terhadap penggunaan sistem dan aplikasi baru
– Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyempurnaan sistem
Menatap Masa Depan: Digitalisasi Sebagai Budaya Baru
Transformasi digital bukan sekadar pergantian sistem manual menjadi otomatis. Ini adalah perubahan budaya kerja dan pola pikir (mindset) dalam mengelola keuangan negara secara modern.
Keberhasilan ini memerlukan:
– Komitmen bersama antar lini
– Pelatihan berkelanjutan
– Kesiapan infrastruktur digital yang memadai
– Respons cepat terhadap dinamika kebijakan.
Penutup
Digitalisasi APBN adalah keniscayaan, bukan pilihan. KPPN memiliki peran krusial sebagai agen perubahan yang memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya dipahami, tetapi juga diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan terus mengatasi hambatan teknis dan memperkuat sinergi lintas sektor, Indonesia sedang menata sistem keuangan negara yang lebih tangguh, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
