BANDUNG BARAT-GMN,- Munculnya dugaan bahwa sejumlah pabrik di wilayah Kabupaten Bandung Barat beroperasi tanpa izin lengkap memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak, terutama terkait potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan kerja.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Orkemas DPC Paku Padjadjaran Kabupaten Bandung Barat, Bemi Mulyana, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertindak cepat dan tegas.
“Pemda wajib memastikan seluruh pabrik di Bandung Barat beroperasi sesuai dengan perizinan yang berlaku. Kepatuhan hukum adalah fondasi utama untuk menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan,” ujar Bemi Kepada Global Media News melalui pesan Whatappnya, Rabu (14/5/2025).
Selain Paku Padjadjaran, LSM Kerista dan LSM Garda Patriot Bersatu turut menyuarakan keprihatinan mereka. Ketiga organisasi ini menyerukan agar DPRD Kabupaten Bandung Barat, khususnya Komisi I dan Komisi III, memperketat fungsi pengawasan terhadap industri yang beroperasi di daerah tersebut. Mereka juga mendesak penerapan sanksi tegas bagi pabrik-pabrik yang terbukti melanggar.
“Sebagai elemen kontrol sosial, kami berharap agar setiap kegiatan industri di Bandung Barat dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan ini harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar,” tambah Bemi.
Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya kehadiran industri yang sehat dan legal demi meningkatkan pendapatan warga, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.
