BANDUNG BARAT-GMN,- Nasib pilu menimpa Abas (58), warga Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, yang selama 15 tahun mengabdikan dirinya sebagai pegawai tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat.
Awal Tahun 2025 Bulan Januari ia diberhentikan tanpa pesangon sepeser pun dan yang lebih menyakitkan lagi, iuran BPJS Ketenagakerjaannya ternyata tidak pernah dibayarkan oleh instansi tempatnya mengabdi.
Sejak diberhentikan, Abas kehilangan sumber penghasilan. Kini, ia terpaksa suka tidur di Masjid As Sidiq yang berada dalam kawasan Pemda Bandung Barat dan kerap menahan lapar karena ketiadaan uang untuk makan.
Dalam wawancara dengan GlobalMedia News pada Selasa (22/04/2025), Abas mengungkapkan kekecewaannya saat hendak mencairkan klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Harapannya untuk mendapatkan dana JHT Rp10 juta Sirna setelah mengetahui bahwa rekening BPJS Ketenagakerjaan miliknya kosong karena iurannya tidak dibayarkan.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat Hendra Trismayadi tidak merespon sama sekali ketika dikonfirmasi Oleh Tim Redaksi Global Media News melalui jaringan Pribadi Whatsap nya, pada 23 April dan 3 Mei 2025.
Menyikapi hal ini, Drs. Wawan Riswandi, salah satu tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat sekaligus pengurus Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) menyampaikan rasa keprihatinannya.
Ia mengecam sikap pimpinan dinas yang diduga tidak manusiawi dan tidak memiliki empati perasaan terhadap pengabdian pegawai honorer.
“Tak mungkin seseorang bisa bekerja di sebuah dinas tanpa alasan. Apalagi selama 15 tahun diakui sebagai bagian dari Disdukcapil KBB meski berstatus honorer. Sudah sepatutnya diberi apresiasi penghargaan atau minimal pesangon atas jasanya atau atas pengabdiannya,” ujar Wawan Kepada Global Media News,Rabu (23/04/2025) .
Ia juga mempertanyakan transparansi Iuran dana BPJS Ketenagakerjaannya yang seharusnya menjadi haknya Seorang mantan Pegawai Honorer Disdukcapil KBB itu.
“Kenapa Iuran BPJS ketenagakerjaan nya tidak dibayarkan oleh dinas tersebut, harus dipertanyakan? dikemanakan uangnya?”ujarnya.
Menurutnya, tindakan seperti ini bisa mencoreng wajah kepemimpinan di Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, Seorang pembantu rumah tangga saja oleh tuannya diberi upah kerja atas jasanya. Apalagi ini mengabdi kepada Negara untuk membantu melayani kepentingan Warga Masyarakat KBB.
“Jelas harus dihargai jangan dibuang begitu saja dengan alasan sudah tua. Intinya saya merasa prihatin dengan pola pikir pemimpin yang tidak memiliki rasa dan perasaan terhadap pegawai kecil yang lemah”, tambahnya.
Lebih lanjut, Wawan menyerukan agar persoalan ini diviralkan agar menjadi perhatian Bupati ,Gubernur dan masyarakat luas.
Iapun menilai kepala dinas bersangkutan diduga telah bertindak sewenang-wenang dan mencerminkan pola pikir sempit.
“Jangan sampai kebijakan seperti ini terus dibiarkan. Padahal, semangat pemerintah pusat dan provinsi jelas berpihak pada rakyat kecil. Sudah saatnya pemimpin daerah Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan kepedulian yang sama terhadap Rakyat Kecil,” tegasnya.
