Jakarta-GMN,- Program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu prioritas utama yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektare dapat mendukung pencapaian program tersebut.
“Jika kita ingin membangun 3 juta rumah untuk MBR dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, kita membutuhkan sekitar 25.200 hektare. Saya memiliki stok tanah seluas 79.000 hektare,” ujar Menteri Nusron dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriott Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi telantar harus dimanfaatkan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Tanah ini tidak boleh dibiarkan menganggur, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa ketersediaan tanah tidak menjadi masalah. “Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah lokasi tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah, apakah peta topografi dan infrastruktur jalan menuju lokasi tersebut sudah memadai,” jelas Menteri ATR/BPN.
Selain masalah pemanfaatan tanah telantar, beberapa kebijakan pendukung juga disiapkan untuk kelancaran program ini, seperti Zona Nilai Tanah (ZNT), pendaftaran, pengukuran, sertifikasi, dan pemecahan sertifikat; perlindungan lahan sawah; serta Rencana Tata Ruang (RTR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan prosedur terkait hak tanggungan, balik nama, dan roya.
Menteri Nusron turut hadir dalam pembukaan Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono. Beberapa pejabat lainnya, seperti Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, dan perwakilan Kementerian Keuangan serta asosiasi terkait juga hadir dalam acara tersebut.
