Jakarta-GMN,- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, atas dedikasi mereka dalam mencapai target-target program Kementerian ATR/BPN.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dari Sabang hingga Merauke yang setiap hari berkomitmen tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berkat usaha keras ini, kita telah mencapai hasil yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni membuka rapat.
Ia menekankan pentingnya maksimalisasi program prioritas nasional selama masa transisi pemerintahan yang akan berlangsung dua minggu ke depan.
“Saya berharap kita dapat menjaga kelancaran proses transisi ini dengan meningkatkan kinerja, sehingga siapapun yang akan memimpin kementerian ini nanti dapat mewarisi prestasi terbaik dari Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” tambahnya.
Salah satu topik penting dalam rapat adalah capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, total pendaftaran tanah di tingkat nasional telah mencapai 118 juta bidang.
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dalam minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas telah mencapai 101.720 hektare dan PBT Bidang mencapai 5.306. Sementara itu, realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tercatat sebanyak 82.592 bidang.
Selain itu, sertifikasi tanah secara elektronik juga semakin berkembang pesat. Saat ini, terdapat 465 kantor elektronik, atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan, yang beroperasi di 32 provinsi. Sudah ada 1.231.124 Sertifikat Tanah Elektronik yang diterbitkan.
Rapat ini dihadiri secara langsung oleh para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan secara daring. Pertemuan ini juga membahas program strategis nasional lainnya, seperti Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota, Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, Data Tanah Ulayat, Data dan Informasi P4T, SK Redistribusi Tanah, Akses Reform, Peta Zona Nilai Tanah, dan Penanganan Sengketa.
