Jakarta-GMN,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk memastikan bahwa ketersediaan tanah dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam Forum Ilmiah Tahun 2024 yang bertema “Peran Bank Tanah dalam Penjaminan Ketersediaan Tanah yang Berkeadilan” pada Selasa (01/10/2024).
Suyus Windayana menjelaskan, “Kami harus memastikan bahwa ketersediaan tanah dan perencanaan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan dapat berjalan dengan baik, sehingga Bank Tanah dapat beroperasi secara optimal.” Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka forum yang berlangsung di Intercontinental Jakarta Pondok Indah.
Badan Bank Tanah berfungsi sebagai pengelola dan penyedia tanah. Berdasarkan data yang tersedia, hingga Agustus 2024, total persediaan tanah mencapai 19.409,6 hektare di 30 kabupaten/kota di Indonesia. Aset tersebut diperoleh dari hasil penetapan pemerintah dan sumber lainnya.
Ke depan, diharapkan Badan Bank Tanah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Suyus menekankan pentingnya Forum Ilmiah ini sebagai wadah untuk berdiskusi, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Kementerian ATR/BPN dan Bank Tanah.
“Forum ini sangat penting untuk membahas ide, gagasan, serta temuan ilmiah, dan merumuskan strategi ke depan, sehingga dapat mencapai kesimpulan dan rekomendasi yang implementatif,” tambahnya.
Forum Ilmiah ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 dan dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan A. Djalil; Penasihat Utama Bidang Ekonomi Pertanahan, Himawan Arief Sugoto; serta sejumlah pejabat lainnya.
Acara yang diikuti lebih dari 700 peserta secara daring ini menyampaikan laporan dari Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan, Hardian. Sekjen Kementerian ATR/BPN juga didampingi oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya dari Kementerian ATR/BPN.
