Surabaya-GMN,- Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan pembangunan terus menjadi fokus utama. Dalam konteks pembangunan, tanah memainkan peran krusial sebagai elemen dasar infrastruktur. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memusatkan perhatian pada pengelolaan tanah agar tetap produktif dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya tanah dalam pembangunan. “Tanah merupakan faktor produksi utama, dan kami perlu memastikan bahwa tidak ada masalah dengan tanah serta tata ruangnya jelas,” ujar Menteri AHY usai mengikuti Ujian Kelayakan pada Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (22/08/2024).
Menteri AHY menjelaskan bahwa tata ruang harus diatur dengan cermat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. “Kita harus menetapkan zonasi yang jelas, seperti untuk industri, perkebunan, hunian, dan sawah. Jangan sampai semuanya dikonversi menjadi bangunan beton,” katanya.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan yang merata, tanah tidak boleh dibiarkan tidak produktif. Menteri AHY menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara optimal. “Tanah sebagai aset harus digunakan dengan efisien dan berfungsi dengan baik,” tuturnya.
Kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat juga sangat penting, salah satunya melalui sertipikasi tanah. Ini penting untuk mencegah sengketa tanah, termasuk yang disebabkan oleh praktik mafia tanah. “Kita tidak boleh membiarkan masyarakat dirugikan, seperti kasus tanah yang diserobot oleh mafia. Kita harus menindak tegas pelanggaran ini,” tambah Menteri AHY.
Dengan adanya kepastian hukum atas hak tanah, diharapkan dapat menarik investasi ke Indonesia. “Investasi akan datang jika ada kepastian hukum hak atas tanah. Tata ruang dan tanah berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” pungkas Menteri AHY.
