Jakarta-GMN’- Sejumlah wartawan menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang (RUU) penyiaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,(27/5/2024).
Dalam Aksinya, mereka juga berulang kali berteriak menolak revisi UU Penyiaran. “Apakah kita akan lawan? lawan, lawan!!!!”.
Dari pantauan Global Media News, sejumlah lembaga/ organisasi jurnalis yang ikut melakukan aksi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Selain itu, terdapat pula LBH Pers Jakarta, LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPM Progress Universitas Indraprasta PGRI, LPM KETIK PoliMedia Kreatif Jakarta, LPM Parmagz Paramadina, LPM SUMA Universitas Indonesia, LPM Didaktika Universitas Negeri Jakarta, LPM ASPIRASI – UPN Veteran Mata IBN Institute Bisnis Nusantara, LPM Media Publica, hingga LPM Unsika.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, sebagai salah satu koordinator aksi hari ini menyebut demo dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kota di Indonesia, seperti di Aceh, Lampung, Bali, Surabaya, dan lain-lain.
“Hari ini, bukan saja di Jakarta, tapi kawan-kawan jurnalis, pers, dan seluruh elemen masyarakat juga berunjuk rasa di berbagai kota di Indonesia. Hari ini kita berpanas-panasan, menyuarakan hal yang sama,” kata dia di depan massa aksi.
Menurut dia, draf revisi UU Penyiaran yang terbaru memiliki beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat, salah satunya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik investigasi. “Untuk publik itu sangat merugikan rakyat, karena pilar keempat demokrasi adalah pers.”
Terpisah, anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, mengapresiasi aksi jurnalis menolak RUU Penyiaran di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” kata Farhan.
Farhan yang langsung menghampiri dan berada di tengah-tengah jurnalis yang sedang beraksi itu menilai revisi UU Penyiaran bisa jadi pintu masuk bagi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebebasan pers.
Sebab itu Farhan bertekad bakal mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran itu.
“Kita sedang memperjuangkan gimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat enggak masuk.
Saat ini prosesnya masih di Badan Legislasi, yang akan menentukan apakah boleh dibahas di periode sekarang, yang akan berakhir Agustus, atau dilanjutkan di DPR periode mendatang,” katanya.
