KOTA BANDUNG-GMN,- Di tengah suasana Kota Bandung, Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat tengah giat mengupas isu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Jasa Konstruksi. Pansus VI kembali merapatkan barisan dengan para pemain utama di sektor jasa konstruksi, termasuk Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus VI, Daddy Rohanady, serta ditemani oleh para anggota lainnya. Turut hadir dalam pertemuan ini sejumlah ahli, seperti Rani Gayatri Kusumawardhani Pradoto, seorang pakar dan dosen di Fakultas Teknik Sipil ITB, perwakilan dari Dinas Marga dan Penataan Ruang (DMPR) Provinsi Jabar, dan tim hukum dari Pemerintah Provinsi Jabar.
Daddy Rohanady menjelaskan bahwa kali ini fokus pembahasan adalah penyempurnaan Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. Ranperda ini adalah inisiatif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. Awalnya, dokumen ini terdiri dari XII Bab dan 61 Pasal. Namun, dalam proses pembahasan, muncul regulasi baru yang mengubah konten dari Ranperda ini, yaitu Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 1 tahun 2023 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
“Aturan baru ini mengharuskan pengawasan yang lebih detil. Oleh karena itu, draf yang sedang dibahas harus disesuaikan kembali. Ini memerlukan perubahan di beberapa bagian. Sejauh ini, Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sekarang terdiri dari IX Bab dan 43 Pasal,” jelas Daddy Rohanady di Bandung pada tanggal 26 Oktober 2023.
Selama pertemuan dengan para ahli, pelaku usaha jasa konstruksi, dan perwakilan dari DMPR Provinsi Jabar, berbagai masalah di sektor jasa konstruksi dibahas. Ini termasuk isu-isu seperti daya saing, penyerapan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta peraturan perpajakan, seperti PPh 21 dan PPH 25 badan.
“Dalam pertemuan ini, Pansus VI telah menerima berbagai masukan berharga dari Gapensi dan para ahli. Setelah pertemuan ini, Pansus VI akan melakukan pembahasan lebih mendalam dan penyempurnaan terhadap Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang sedang mereka bahas,” kata Daddy.
“Saat pembahasan pasal per pasal, masukan dan saran dari pertemuan tadi akan menjadi bahan pertimbangan kami,” tandas Daddy Rohanady, yang juga merupakan politisi dari Gerindra mewakili dapil Cirebon-Indramayu.
Sumber Berita : ( PORTAL JABAR )
