KOTA BANDUNG-GMN,- Di Kota Bandung, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memberikan respons terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pandangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Raperda tersebut telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023, sore. Kemudian, jawaban Gubernur Jawa Barat disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada malam hari yang sama.
Pada kesempatan tersebut, Bey Machmudin mengumumkan target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp35,88 triliun. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan program-program yang menarik wajib pajak, melakukan sosialisasi, dan memperbaiki fasilitas pembayaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah pusat terkait pendapatan transfer akan ditingkatkan.
Bey juga menjelaskan bahwa mereka akan melakukan upaya intensifikasi melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sosialisasi, edukasi perpajakan, penelusuran, dan penagihan tunggakan akan terus dilakukan bersama mitra terkait. Mereka juga akan meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi.
Peningkatan target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp1,73 triliun akan berasal dari kenaikan target pendapatan asli daerah sebesar Rp1,56 triliun, kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp172,47 miliar, dan kenaikan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp431,95 juta. Peningkatan terbesar berasal dari kenaikan target pajak daerah dan retribusi daerah.
Bey juga menjelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD merupakan kontribusi terbesar, dengan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar.
Mereka juga akan strategi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain, termasuk kerjasama dengan pemerintah pusat, peningkatan dividen BUMD, dan mencari sumber pendapatan baru melalui kemudahan berusaha bagi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.
Bey menyebut bahwa BUMD juga harus memberikan kontribusi, dan mereka akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. BUMD juga akan didorong untuk efisiensi dalam operasional perusahaan.
Selanjutnya, Bey menjelaskan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2024, dengan fokus pada pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, sosial, dan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.
Bey juga menekankan komitmen dalam pengentasan stunting dan penanganan sampah, serta penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.
Terakhir, Bey menyampaikan rencana penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2023 dan dana cadangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024. Pengeluaran pembiayaan akan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang.
Usai Bey memberikan respons, langkah selanjutnya adalah pembahasan oleh Badan Anggaran, dengan harapan bahwa hasilnya dapat disampaikan dalam rapat paripurna pada 15 November 2023.
Sumber Berita : ( PORTAL JABAR )
