KOTA CIMAHI-GMN,- Terkait masalah masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Cimahi H Dikdik Suratno Nugrahawan,Puluhan Orang yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cabe (APC) Kota Cimahi melakukan demo, Rabu (18/10/2023)
Memperpanjang masa jabatan Pj Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sampai terpilih Walikota Cimahi definitif permintaan Asosiasi Petani Cabe (APC) ke Menteri Dalam Negeri.
Kepada DPRD agar mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar Pj Walikota Cimahi tidak perlu ada penggantian yang baru, dan tetap dilanjutkan oleh PJ Walikota H Dikdik Suratno Nugrahawan.Koordinator Asosiasi Petani Cabe (APC) Kota Cimahi Theodorik Gultom.
“Jadi asosiasi petani cabai Kota Cimahi menghadap kepada lembaga DPRD, saat itu ada beberapa wakil ketua DPRD ada yang tidak menanggapi karena ada beberapa kesibukannya,” ucap Theodorik.(18-10-2023)
“DPRD Kota Cimahi kurang peka terhadap kondisi yang terjadi di Kota Cimahi, tapi kami beruntung dapat diterima oleh wakil ketua dari Fraksi PDI-Perjuangan,” jelasnya.
Pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PDI-P, Purwanto.
“Adapun aspirasi yang kami sampaikan adalah bahwa Kota Cimahi ini lagi proses pembangunan, dan harap digaris bawahi, kami bukan membela Pak Dikdik selaku PJ Walikota Cimahi,” ucapnya.
“Saat ini Kota Cimahi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, dari akibat kegaduhan ini, akhirnya stigma terhadap kota Cimahi jadi terdampak, menjadi negatif,” tegasnya.
“Kenapa dari pihak Kementerian Dalam Negeri kok tidak sabar, nanti juga adanya pilkada, kenapa sih kok tidak dilanjutkan saja PJ Walikot nya,” ujarnya.
Selama beliau menjabat, sudah ada tonggak-tonggak pembangunan, apabila nanti Penjabat (PJ) itu berganti lagi, Cimahi ini seolah-oleh uji coba, mau seperti apa masyarakat Cimahi merasakan dan menikmati proses pembangunan yang sudah berjalan ini,karena Dikdik Sekda Kota Cimahi dan sangat paham terhadap kondisi Kota Cimahi,terang Theodorik.
Bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2023 masa jabatan PJ Walikota habis.
“Maka DPRD Kota Cimahi supaya menyampaikan surat ke Kemendagri agar PJ ini diperpanjang,” ulasnya.
Bahwa Asosiasi Petani Cabai tidak membutuhkan pengganti, tetapi Kemendagri mencabut kembali pemberhentian PJ Walikota Cimahi diubah jadi diperpanjang.Tambah Theodorik.
Bila terjadi bongkar pasang PJ Walikota Cimahi, Cimahi seperti jadi kelinci percobaan saja oleh yang berkuasa.Dan Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujudjekas Theodorik.
Kemendagri mempunyai hak prerogatif untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jabatan PJ.Jelas Theodorik.
“Sepertinya, ditahun politik ini menjadi berbau politik, dengan kalimat bahwa diberhentikan pakai Pers Conference, dan media massa meramaikan pencopotan, pemberhentian, padahal lebih elok Kemendagri melayangkan surat ke Pemerintah Kota Cimahi bahwa PJ tidak diperpanjang,” ujarnya.
Karena kegaduhan akibat pemberitaan tersebut, Theodorik terjun kemasyarakat rata-rata masyarakat mempertanyakan ada terjadi apalagi di Kota Cimahi.
“Terjadi apalagi di Cimahi sehingga PJ itu dicopot, ini dampak yang tidak bagus, kondisi Cimahi jadi terganggu, dan kami sebagai masyarakat Cimahi khususnya petani cabai jadi merasa terganggu,” tegas Theodorik kembali.
Selanjutnya menurut Theodorik juga karena di Cimahi tidak ada Asosiasi Petani Cabai, setelah statement Tito Karnavian pencopotan PJ Walikota Cimahi karena inflasi beras dan cabai.
“Maka kami membentuk Asosiasi Petani Cabai, karena di Cimahi awalnya tidak ada Asosiasi Petani Cabai,” imbuhnya.
Begitu pula menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Purwanto dari Fraksi PDIP yang menerima audensi Asosiasi Petani Cabai bersama Fredi Siagian, diruang pimpinan DPRD Kota Cimahi.
“Aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD kota Cimahi untuk dibahas semua pimpinan dan aspirasi tersebut akan dilayangkan ke Kemendagri. Kami hanya menyampaikan saja tapi kewenangan diterima atau tidaknya aspirasi tersebut, adalah kewenangan Kemendagri.
( Temmi Kabiro GMN Kota Cimahi )
