BANDUNG BARAT-GMN, Carut marut pelaksanaan rotasi mutasi promosi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diduga ada maladministrasi dan saat ini terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) yang sebagai kontrol sosial di Kabupaten Bandung Barat mendesak dan mendukung agar segera DPRD Kabupaten Bandung Barat secepatnya membentuk Pansus rotasi mutasi.
P4KBB dengan tegas mendorong agar DPRD KBB segera membentuk pansus agar persoalan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang diduga maladministrasi bisa terang benderang dan transparan, ungkap Ketua P4KBB Yacob Anwar Lewi kepada GlobalMedia News di kantor sekretariatnya, pada kamis (31/8/2023).
Pihaknya menduga terkait dalam rotasi mutasi terIndikasi adanya dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bab 3 pasal 33, yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pn yang menduduki jabatan Fungsional tertentu”,ujarnya.
Ia juga mempertanyakan Apakah TPK dilibatkan atau tidak dalam proses rotasi, mutasi dan promosi ini?, Masa ada staf yang tiba-tiba jadi Kabid, atau ada pimpinan yang golongan eselonnya lebih rendah dari bawahannya, kan itu aneh,ujarnya.
Dalam pelaksanaan Pansus itu maka DPRD harus meminta keterangan atau mengundang Tim Penilai Kinerja (TPK) yang diketuai Sekda dan juga bupati dalam proses rotasi, mutasi dan promosi pejabat tersebut.
Bahkan bila perlu dalam Pansus itu juga mengundang ASN yang merasa dirugikan.
Lebih lanjut Yacob mengharapkan dalam pelaksanaan pansus tersebut harus terbuka kepada Publik sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), jangan ada dusta diantara kita semua, harapnya.
Tentu kita akan mengawal pelaksanan pansus itu dari awal sampai tuntas dan harus ada hasil serta kesimpulannya.
“Saya juga berharap, agar para pejabat yang dilantik kemarin jangan ada Sertijab dulu, sebelum adanya kebenaran hasil kesimpulan dari pansus itu”,ucapnya.
(RED.GMN1/Rahmat)
