BOGOR–GMN,- Polemik antara Wartawan Bogor dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin meruncing. Pasalnya, sejumlah wartawan meminta pertanggungjawaban kepada Pemkot Bogor pasca Jumpa Pers antara sejumlah wartawan dengan Walikota Bogor Bima Arya, di Pendopo Kediaman Walikota Bogor, Senin (16/3/2020) belum lama ini.
Saat ini informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, bahwa ada sejumlah wartawan Bogor berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang diduga terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan harus menjalani karantina atau mengisolasi dirinya pasa Jumpa Pers dengan Walikota tersebut.
Terkait polemik antara insan pers Bogor dengan Pemkot Bogor tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengatakan, wartawan dalam bertugas terkait Covid-19 pertama-tama adalah memprioritaskan keselamatan diri, karena sifat penularan yang cepat dan tidak terdeteksi cara menularnya.
“Kami sebelumnya juga telah menghimbau kepada pimpinan perusahaan media, diminta untuk mengingatkan wartawannya yang bertugas dilapangan,” katanya kepada wartawan Minggu (21/3/2020).
Menurut Hendri, terkait dengan kasus Walikota Bogor, para wartawan agar ikuti protokol yang ada, untuk sementara mengkarantina diri dan agar perusahaan pers memberi waktu bagi para wartawan untuk memulihkan kondisi kesehatannya.
“Saat ini tidak perlu mencari kesalahan, karena semua sudah terjadi, yang penting mencari solusi. Peristiwa ini sekaligus menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi dan wartawan terus jaga diri,” tandas mantan Sekjen PWI Pusat tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui siaran pers yang dikirim ke media menyatakan, bahwa pihaknya tidak pernah mengundang wartawan untuk melakukan jumpa pers dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sepulang dari Turki dan Azerbaijan pada 16 Maret 2020, karena jumpa pers tersebut atas permintaan sejumlah wartawan. Demikian ditegaskan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Bogor Rudiyana.
“Itu sendiri waktunya istirahat Wali Kota Bogor setelah melakukan perjalanan panjang dari luar negeri,” kata Rudi dalam rilisnya, Sabtu (21/3).
Rudi menceritakan, waktu itu pihaknya telah menyiapkan perangkat video conference di Balai Kota dan Pendopo (kediaman Bima Arya) sebagai perantara komunikasi untuk wawancara. Selain itu, lanjut Rudi, wartawan yang hadir telah mengetahui status Bima Arya sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sepulang dari Turki dan Azerbaijan.
“Sebelum wawancara dilakukan, sambung Rudi, Bima Arya sengaja untuk membersihkan diri dan ganti pakaian untuk meminimalisir resiko,” ujar Rudiyana.
Rudiyana menjelaskan, sesuai protokol kesehatan, pihaknya telah memberikan masker kepada semua wartawan. Begitu pun, Bima Arya dan wartawan dibatasi dengan jarak satu hingga dua meter.
“Saat Wali Kota Bogor memberikan keterangan terlihat tidak memakai masker semata-mata agar suaranya jelas terdengar walaupun menggunakan sound system yang sederhana karena saat itu hujan dan lokasinya di teras rumah yang cukup terbuka,” jelas Rudi.
Beberapa hari kemudian, Rudi menjelaskan, Bima Arya melaksanakan aktivitasnya di dalam rumah. Namun, justru beberapa wartawan berkeinginan menemui Bima Arya untuk wawancara.
“Karena begitu perhatiannya Wali Kota Bogor terhadap eksistensi dan profesionalisme wartawan, Wali kota Bogor bersedia untuk membantu sang wartawan tersebut untuk menunaikan tugas jurnalistiknya,” kata dia.
Padahal, wartawan sepakat untuk melakukan e-interview dengan menampung pertanyaan hingga pukul 10.00 WIB. Kemudian, dijawab Wali Kota Bogor pukul 14.00 WIB.
“Khusus wartawan TV, kami merekam video statemen dari narasumber yang diinginkan,” jelas dia.
Walikota Bogor akhirnya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan pihak Pemkot menyebarkan rilis pada Jumat, (20/3). Usai dinyatakan positif, sambung Rudi, pihaknya segera membuat list wartawan yang berinteraksi dengan Bima Arya.
“Kami membuat Whatsapp Grup (WAG) khusus terdiri dari saya, tim Humas, wartawan dan dokter, dimana semua anggota WAG tersebut berstatus ODP,” ujar dia.
Dalam WAG tersebut, Rudi meminta biodata tiap wartawan untuk tujuan medis. Dokter dalam grup itu, kata dia, juga memantau kondisi kesehatan tiap wartawan setiap waktu.
Kemudian, Sabtu, (21/3) pihkanya tetap memprioritaskan semua wartawan untuk test swab di RSUD Kota Bogor. Bahkan, pihaknya yang ODP dan dokter lebih mendahulakan para wartawan. “Semoga hasil test rekan-rekan wartawan negatif Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor mendesak agar Bima Arya bertanggungjawab terhadap para wartawan. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Walikota Bogor untuk bertanggung jawab.
“kami meminta kepada Pemkot Bogor untuk bertanggungjawab dalam penanganan medis sepenuhnya soal kondisi kesehatan para jurnalis yang telah melakukan jumpa pers dengan Walikota Bogor,” kata Tim Advokasi PWI Kota Bogor Bagus Harianto dengan tembusan Ketua PWI Kota Bogor Aritha Utama Surbakti, Sabtu (21/3) kemarin. dalam grup itu, kata dia, juga memantau kondisi kesehatan tiap wartawan setiap waktu.
Kemudian, Sabtu, (21/3) pihkanya tetap memprioritaskan semua wartawan untuk test swab di RSUD Kota Bogor. Bahkan, pihaknya yang ODP dan dokter lebih mendahulakan para wartawan. “Semoga hasil test rekan-rekan wartawan negatif Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor mendesak agar Bima Arya bertanggungjawab terhadap para wartawan. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Walikota Bogor untuk bertanggung jawab.
“kami meminta kepada Pemkot Bogor untuk bertanggungjawab dalam penanganan medis sepenuhnya soal kondisi kesehatan para jurnalis yang telah melakukan jumpa pers dengan Walikota Bogor,” kata Tim Advokasi PWI Kota Bogor Bagus Harianto dengan tembusan Ketua PWI Kota Bogor Aritha Utama Surbakti, Sabtu (21/3) kemarin.
