Kab.Bekasi-GMN,- Kepala Dinas (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) PUPR Jamari Tarigan, tetap melayani dan menanggapi para Aksi yang mengatasnamakan PANDAWA. walaupun di guyur Hujan Deras, Jamari menjawab tuntutan pendemo yang menuntut transfaransi pembangunan infratruktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.Senin (30/12/2019)
Kepada pendemo Jamari tarigan mengatakan, akan melakukan Evaluasi dalam segi perencanaan dan akan membuat katalog daerah, dari anggaran 7 milyar Rupiah memang Baru terserap sekitar 30 persen, di tahun 2020 akan ketok palu dan Bapeda akan melakukan pengawasan bersama LSM dan wartawan, supaya nanti angaran infrastruktur terserap dengan baik,sehingga keterbukaan publik lebih transfarasi”,ungkapnya.
Ketika di tanya awak media terkait kinerja pengawasan mulai dari pengawas, (PPTK) Pejabat pelaksana teksnis kegiatan dan Konsultan serta Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas PUPR, yang terkesan bermain mata dengan oknum rekanan.
Jamari mempersilahkan kepada masyarakat bila mana melihat kejangalan, laporkan ke Dinas terkait, supaya bisa di evaluasi dan akan menegur pihak yang melakukan pengawasan pada kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.
Sekitar 30 Pendemo yang tergabung dalam Pergerakan Anak muda dan warga Bekasi (PANDAWA BEKASI) menilai dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang di tinggalkan dan di tangalkan, pada Rekpleksi akhir tahun.
Selain itu pendemo juga menyoroti infrastruktur yang kurang dalam kualitas dan kuantitas.
Sektor infrastruktur masih menjadi primadona di Kabupaten Bekasi, sebab dari APBD yang dialokasi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, ada juga pembangunan infrstruktur dari Alokasi dana desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.ungkap Korlap abudin
Pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang dinilai mahasiswa banyak yang mangkrak dan gagal dalam proses pengerjaannya, seperti jembatan Pebayuran -Rengasdengklok, jembatan Cipamingkis Cibarusah, jalan pantai bakti, jalan tegal danas.
Menurut mereka, Ini merupakan bukti bahwa gagalnya kepemimpinan Bupati Bekasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Aliansi yang di sebut PANDAWA mendesak Kepada Bupati Bekasi untuk segera melakukan Reformasi Birokrasi, untuk perbaikan di tubuh Pemkab Bekasi.
(red)
