BANDUNG –GMN,- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemdaprov Jawa Barat akan terus menambah jumlah desa sadar hukum, sehingga semua masyarakat dan pernagkat didesa benar- benar sadar hukum.
Hal itu diperlukan karena menurutnya saat ini sangat banyak bantuan dari pemerintah, baik pusat , provinsi hingga kabupaten/kota yang disalurkan ke desa. Salah satunya melalui program dana desa. Bahkan untuk diketahui cukup banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum karena korupsi dana desa.
“Desa yang belum segera untuk memahami, setelah paham laksanakan dan taati aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan akan selalu memberikan pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat dan aparat desa. Jangan sampai anggaran yang besar justru membuat aparat desa menjadi terpidana korupsi.
“Anugerah anggaran yang besar jangan sampai jadi musibah, solusinya taat hukum,” tegas dia.
Wagub Uu menambahkan, penghargaan yang diberikan dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukan jika Jawa Barat adalah provinsi sadar hukum, sehingga menyangkal anggapan sebagai provinsi yang intoleran. “Survei itu harus dipertanyakan, buktinya kita dapat penghargaan sadar hukum terbaik,” tutupnya.
Sumber berita : jabarprov.go.id
